Pieter Johannes Platteel pada Tanggal 3 Oktober 1962.
Hallo sodara dan sodari yang budiman
dan yang terkasih dalam kasih Yesus kristus yang tidak terhingga sampai
saat ini.
Karena Pada kesempatan kali ini literasi papua.com sebagai penyambung lidah, dan wadah keadilan
bagi kaum yang terabaikan akan membagikan informasi yang aktual dan Yang
informatif, yang tercacat dalam sejarah bagi orang papua barat. Kadangkala
seluruh lapisan Rakyat Indonesia dan orang papua sendiri tidak
mengetahuinya. Maka, kebanyakan rakyat
indonesia tidak mengetahui ketidakadiland dan ketidakbenaran yang terjadi di
dalam bangsa ini. Yaitu atas peristiwa Serah jabatan dan upacara pelepasan
gubernur Nugini Belanda terakhir, Pieter Johannes Platteel Yang menjabat 1958-1962. Dan pada tanggal 3 Oktober 1962 melakukan serah
jabatan, Usai acara perpisahan di gedung Dewan Nugini alias Nieuw-Guinea Raad
di Hollandia (Jayapura sekarang), Gubernur Platteel menuju Bandara Sentani
untuk seremoni pelepasan bersama pasukan PBB dari Pakistan dan beberapa
orang-orang lokal Papua. Selanjutnya ia terbang menuju Biak, untuk kemudian
melanjutkan perjalanan pulang menuju Belanda. Tiba di Bandara Schiphol,
Amsterdam, ia disambut oleh keluarganya serta beberapa pejabat Belanda. Sekitar
48 jam setelah kepergian Platteel, pemerintahan Belanda atas Papua bagian barat
diserahkan kepada PBB,
Dibawah ini kami akan ulask terkait, alasan
pulang,sebab kepulangan,kerugian dan kehilangan harapan free west papua dan
politik rahasia di dalamnya. Sehingga kehidupan orang papua ada seperti sekarang
ini, ibaratkan ikan di dalam aquarium.
Sejarah
Serah Jabatan dan Upacara Pelepasan Gubernur Nugini Belanda Terakhir, Pieter
Johannes Platteel pada Tanggal 3 Oktober 1962.
Pada
awal abad ke-20, wilayah Nugini Belanda menjadi bagian dari jajahan Belanda.
Setelah Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun
1945 dan mulai memperjuangkan wilayah Nugini Belanda sekarang jayapura sebagai bagian dari
wilayah Indonesia. Namun, Belanda masih menguasai wilayah tersebut sebagai pulau terpisah dan harus berdiri sendiri sebagai
Negara yang merdeka dan berdaulat. Dan
selanjutnya telah memperjuangkan dan mendidik orang Papua yang berkualitas dan
berpendidikan untuk meletakan dasar Negara sebagai bangsa west papua.Dan kami
semua percaya dan setuju bahwa sejarah itu telah ada dan tercatat di dalam sejarah orang papua hingga saat ini.
Pada
tahun 1961, Dewan Keamanan PBB menyerukan agar Belanda menyerahkan kekuasaannya
atas wilayah Nugini Belanda kepada PBB. Namun, Belanda menolak untuk menyerahkan
kekuasaannya dan memilih untuk tetap menguasai wilayah tersebut.
Akhirnya, pada tanggal 1 desember 1961 memberikan
kemerdekaan bagi bangsa west papua, dan memproklamasikan kemerdekaanya melalui
radio belanda dan Australia yang telah
diketahui oleh seluruh Negara merdeka dan rakyat west papua,
Namun, pada Akhirnya, pada tahun 1962, Belanda setuju
untuk menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Nugini Belanda sekarang disebut jayapura kepada PBB. Serah
terima kekuasaan ini ditandai dengan upacara Serah Jabatan dan Pelepasan
Gubernur Nugini Belanda terakhir, Pieter Johannes Platteel pada tanggal 3
Oktober 1962.
Sebelum melakukan serah jabatan ini pemimpin
belanda Juga berkompromi dengan PBB,
untuk melakukan new York egrimen dan roman egremen tanpa melibatkan orang asli
west papua. Ini juga merupakan penghianatan oleh belanda terhadap bangsa west
papua yang telah merdeka sebagai Negara.
Dengan melihat sejarah ini, beberapa bulan belakangan
ini, belanda telah memberikan dukungan
dan desakkan kepada Komisaris PBB untuk mengujungi Tanah Papua. Untuk melihat situasi real terkini di tanah Papua.
Upacara
Serah Jabatan dan Pelepasan ini menandai akhir dari kekuasaan Belanda atas
wilayah Nugini Belanda dan memulai era baru di wilayah tersebut. Meskipun PBB kemudian
menyerahkan kekuasaan atas wilayah Nugini Belanda kepada Indonesia pada tahun
1963, upacara Serah Jabatan dan Pelepasan ini tetap menjadi momen penting dalam
sejarah Nugini Belanda dan perjuangan kemerdekaannya.
Serah jabatan Gubernur Nugini Belanda terakhir, Pieter
Johannes Platteel, dilakukan pada tanggal 3 Oktober 1962, adalah peristiwa
penting dalam sejarah Papua Barat. Saat itu, Papua Barat masih berada di bawah
kendali Belanda, meskipun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945 dan mengklaim
wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayahnya.
Upacara serah terima kekuasaan dari Belanda ke PBB
dijadwalkan pada 1 Oktober 1962. Namun, itu ditunda karena Indonesia mengancam
akan menyerbu Papua Barat jika Belanda terus menerus menguasai wilayah tersebut.
Setelah beberapa negosiasi diplomatik, Belanda akhirnya setuju untuk
menyerahkan Papua Barat kepada PBB.
Pada tanggal 3 Oktober 1962, di Jayapura, Platteel
mengadakan upacara perpisahan di gedung Dewan Nugini (Nieuw-Guinea Raad)
sebelum menuju Bandara Sentani untuk seremoni pelepasan bersama pasukan PBB
dari Pakistan dan beberapa orang Papua setempat.
Setelah Platteel meninggalkan Papua Barat, pada 5
Oktober 1962, pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan kekuasaan atas
wilayah tersebut kepada PBB. PBB kemudian menunjuk administrasi sementara yang
disebut United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) untuk mengelola
Papua Barat selama sementara waktu hingga wilayah tersebut diserahkan ke
Indonesia.
Perpindahan kekuasaan tersebut tidak terjadi tanpa
kontroversi. Sejak Indonesia merdeka, mereka telah mengklaim Papua Barat
sebagai bagian dari wilayahnya, namun Belanda terus menguasai wilayah tersebut
hingga 1962. Banyak orang Papua Barat yang mendukung kemerdekaan mereka sendiri
dan tidak ingin di bawah kendali Indonesia.
Namun, ketika Papua Barat diserahkan ke PBB, Indonesia
dan Belanda sepakat bahwa wilayah tersebut akan diserahkan ke Indonesia setelah
masa administrasi sementara UNTEA berakhir. Namun, ketika Indonesia mengambil
alih kendali atas Papua Barat pada tahun 1963, banyak orang Papua Barat yang
tidak setuju dengan pengambilalihan wilayah papua barat tersebut. dan terjadi
perlawanan dari masyarakat setempat untuk berdiri sendiri sebagai bangsa yang
merdeka. Karena kemerdekaan itu sudah dilakukan sebelum belanda meninggalkan
papua barat.
Kerugian dan kehilangan yang dialami oleh Papua Barat
selama masa transisi kekuasaan masih menjadi topik yang kontroversial dan
diperdebatkan hingga saat ini. Terdapat tuduhan bahwa Belanda dan Indonesia
terlibat dalam politik rahasia selama masa tersebut dan bahwa Papua Barat
menjadi korban dari kepentingan politik yang lebih besar.
Dan Amerika dan Indonesia terlibat di dalam pbb
sehingga kesatuan bangsa west papua itu diintergrasikan ke dalam Indonesia
secara paksa dan sepihak.
Serah jabatan dan upacara pelepasan Gubernur Nugini
Belanda terakhir, Pieter Johannes Platteel pada tanggal 3 Oktober 1962 adalah juga sebuah peristiwa bersejarah dalam sejarah
Papua. Pada masa itu, Belanda telah menguasai Papua selama lebih dari setengah
abad, tetapi pada tahun 1961, Indonesia yang baru saja merdeka, menuntut
kembali wilayah tersebut dan memulai invasi militer. Belanda menolak untuk
menyerahkan Papua kepada Indonesia dan memutuskan untuk menyerahkan masalah ini
kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pada tahun 1962, negosiasi antara Belanda dan
Indonesia dimediasi oleh PBB dan menghasilkan Perjanjian Nuw York Egrimen.
Menurut perjanjian tersebut, Papua akan ditempatkan di bawah pengawasan PBB
selama enam tahun sebelum akhirnya diadakan referendum untuk menentukan nasib Papua.
Serah jabatan dan upacara pelepasan Gubernur Platteel
menjadi simbol dari pengakuan Belanda bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali
atas Papua. Pada saat itu, Belanda menyampaikan pesan dan harapan kepada rakyat
Papua bahwa mereka berharap Papua akan mendapatkan kemerdekaan dan hak yang
sama seperti negara lain di dunia.
Namun, setelah serah jabatan tersebut, situasi di
Papua menjadi semakin rumit. Pada tahun 1963, Indonesia mengambil alih Papua
dengan paksa dan menjadikannya sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Sejak
saat itu, Papua telah menjadi konflik panjang dan kompleks antara pemerintah
Indonesia dan gerakan kemerdekaan Papua.
Kerugian dan kehilangan dari serah jabatan tersebut
adalah Papua kehilangan kesempatan untuk merdeka secara damai dan menentukan
nasibnya sendiri. Sejak saat itu, rakyat Papua terus berjuang untuk mendapatkan
hak asasi manusia dan kemerdekaan politik.
Pemerintah Belanda sejak itu telah memberikan dukungan
politik dan finansial kepada Papua, serta terus menekan Indonesia untuk
menghormati hak-hak asasi manusia di Papua. Pesan dan harapan Belanda untuk
Papua tetap sama yaitu agar Papua mendapatkan hak yang sama seperti negara lain.
dan menentukan nasibnya sendiri secara damai sebagai Negara yang merdeka dan
berdaulat.
peristiwa penting dalam sejarah Papua Barat. Bahwa Gubernur
terakhir ini menyerahkan jabatannya kepada pemerintah Indonesia setelah
bertahun-tahun negosiasi antara Belanda dan Indonesia mengenai masa depan
wilayah tersebut.
Pada tahun 1945, Indonesia merdeka dari Belanda,
tetapi Papua Barat tetap menjadi wilayah koloni Belanda. Pada tahun 1961,
Presiden Soekarno menuntut agar Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Dengan
melakukan trikomando Rakyat, Setelah beberapa tahun perundingan dan tekanan
internasional, Belanda dan Indonesia setuju untuk menyelenggarakan sebuah
referendum pada tahun 1969 di mana penduduk Papua Barat akan memutuskan apakah
mereka ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memisahkan diri.
Pieter Johannes Platteel meninggalkan Papua Barat pada tanggal 3 Oktober 1962 setelah serah terima jabatan kepada pemerintah Indonesia. Alasan utama kepulangan Platteel adalah sebagai bagian dari perjanjian antara Belanda dan Indonesia untuk menyerahkan kendali atas wilayah tersebut kepada Indonesia.
Kerugian dan kehilangan yang terjadi akibat serah
terima wilayah Papua Barat kepada Indonesia adalah banyaknya konflik dan
kekerasan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua Barat
yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi
manusia terus terjadi di wilayah tersebut hingga saat ini.
Belanda memberikan pesan dan harapan kepada masyarakat
Papua Barat untuk menerima pemerintahan Indonesia dengan damai dan menjanjikan
bantuan dan dukungan untuk membangun wilayah tersebut. Namun, sejak saat itu,
Belanda tidak terlibat lagi dalam politik Papua Barat.
Setelah serah terima kendali atas Papua Barat,
Indonesia telah memperlakukan masyarakat Papua Barat secara berbeda dari
penduduk lainnya di Indonesia.
Beberapa masyarakat Papua Barat merasa bahwa mereka telah diperlakukan secara
diskriminatif oleh pemerintah Indonesia dan ada banyak laporan tentang
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di
wilayah tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat upaya dari
masyarakat internasional untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua Barat
dan memberikan dukungan kepada mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan. Namun,
hingga saat ini Papua Barat masih menjadi wilayah yang dikuasai oleh pemerintah
Indonesia dan masih terjadi banyak konflik dan kekerasan di wilayah tersebut.
Dari cara pandang dan perbedaan dalam memperlakukan orang
papua selama berada di tangan belanda dan di tangan indonesia.
Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang
terletak di bagian paling timur
Indonesia. Sejarah Papua dipengaruhi oleh masa pemerintahan kolonial
Belanda sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Setelah itu, Papua menjadi
bagian dari Indonesia pada tahun 1963 dan dikenal dengan nama Irian Jaya.
Namun, perjuangan masyarakat Papua dalam mencari hak-hak mereka terus berlanjut
hingga saat ini.
Berikut adalah perbedaan dalam perlakuan terhadap
orang Papua di tangan Belanda dan Indonesia:
1.Di tangan Belanda Di masa pemerintahan kolonial
Belanda, Papua diperintah dengan sistem politik yang otoriter dan
diskriminatif. Orang Papua dipandang sebagai masyarakat yang lebih rendah dari
orang Belanda dan mereka diperlakukan secara diskriminatif dalam berbagai aspek
kehidupan. Misalnya, orang Papua tidak diberikan hak yang sama dalam
pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Mereka juga tidak diizinkan memiliki
kebebasan berekspresi dan berkumpul secara bebas.
Namun, Belanda juga membangun infrastruktur dan
mengembangkan ekonomi di Papua. Beberapa kota besar di Papua, seperti Jayapura
dan Biak, dibangun pada masa kolonial Belanda. Selain itu, Belanda juga
mengenalkan agama Kristen di Papua.
2.Di tangan Indonesia Setelah Papua menjadi bagian
dari Indonesia, situasi politik dan hak asasi manusia di Papua menjadi semakin
kompleks. Masyarakat Papua merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang
sama dengan masyarakat Indonesia di daerah lain. Hal ini membuat beberapa
kelompok masyarakat Papua melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia menganggap perlawanan tersebut
sebagai ancaman terhadap keutuhan negara dan merespon dengan tindakan keras
seperti penindasan, penahanan, dan kekerasan. Perlakuan ini menyebabkan pelanggaran
hak asasi manusia di Papua.
Meski begitu, Indonesia juga telah melakukan sejumlah
upaya untuk memperbaiki situasi di Papua. Beberapa di antaranya adalah dengan
membangun infrastruktur, memberikan beasiswa bagi masyarakat Papua untuk
melanjutkan pendidikan, dan membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah Indonesia
juga telah menjamin hak asasi manusia di Papua dan mendukung kebebasan
berekspresi dan berkumpul secara bebas.
Dalam kesimpulan kami ini, meski ada perbedaan dalam
cara Belanda dan Indonesia memperlakukan orang Papua, namun masih banyak
perjuangan yang harus dilakukan untuk meningkatkan perlakuan terhadap orang
Papua dan memastikan hak-hak mereka diakui dan dilindungi.dan cepat atau lambat
Papua akan merdeka. dan ketidakadilan belanda dan Indonesia, Alam papua dan
Tuhan Yang maha Esa Tahu akan hal ini. Dan suatu saat bangsa papua akan menjadi
bangsa yang merdeka dan memimpin dirinya sendiri.
posted by literasi Papua.com