Diplomasi Bangsa Papua: Sorotan pada Isu HAM dan Referendum Papua di Pertemuan London 2023
Oleh Marinus Mesak Yaung, Dosen Hubungan Internasional Uncen, Papua
Selamat datang di LiteraturePapuan.com! Kami ingin menyampaikan informasi penting mengenai diplomasi bangsa Papua yang perlu Anda ketahui saat ini. Kami akan membahas Isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan referendum Papua yang akan menjadi pusat perhatian dalam pertemuan di London pada Oktober 2023.
1. Agenda Pertemuan di London
Pada tanggal 18 Oktober 2023,
United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dan International Parliament
for West Papua (IPWP) berencana untuk mengadakan pertemuan di London, Inggris.
Agenda utama pertemuan ini adalah membahas hasil kontroversi dari Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) yang diadakan di Vanuatu
pada Agustus 2023. Selain itu, pertemuan ini bertujuan untuk melanjutkan advokasi
internasional terkait isu HAM dan referendum Papua.
2. KTT MSG di Vanuatu
Pada KTT MSG di Vanuatu, ULMWP
berharap untuk mendapatkan status keanggotaan penuh di forum MSG. Namun,
harapan ini tidak terwujud, dan forum MSG secara tegas menolak memberikan
status keanggotaan penuh kepada ULMWP. Oleh karena itu, ULMWP mengalihkan perjuangannya
di luar basis politiknya, khususnya di Inggris dan Eropa.
3. Diplomasi di Inggris
ULMWP dan IPWP berupaya
mempengaruhi anggota parlemen Inggris untuk mendukung agenda referendum Papua.
Untuk mencapai dukungan ini, dibutuhkan dukungan rakyat Papua melalui
demonstrasi besar-besaran. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan
sebelum rakyat Papua memberikan dukungan:
a. Surat Izin Penggunaan Ruangan: ULMWP dan IPWP telah mengajukan surat izin penggunaan ruangan di gedung parlemen Inggris. Untuk mendapatkan izin ini, dibutuhkan demonstrasi besar-besaran di Papua.
b. Jumlah Anggota Parlemen Inggris yang Mendukung: Jumlah anggota parlemen Inggris yang tergabung dalam IPWP tidak mengalami peningkatan signifikan sejak IPWP diluncurkan pada tahun 2008. Oleh karena itu, membutuhkan upaya lebih lanjut untuk memperoleh dukungan dari anggota parlemen.
c. Mekanisme Persetujuan Parlemen Inggris: Agar isu referendum Papua diadopsi sebagai agenda parlemen Inggris, dibutuhkan dua mekanisme, yaitu melalui petisi untuk meminta pendapat rakyat Inggris dan mekanisme pemungutan suara di parlemen.
4. Waktu yang Tepat
Pertemuan ULMWP-IPWP di London
pada Oktober 2023 mungkin tidak memiliki waktu yang tepat. Alasan pertama
adalah dukungan baru-baru ini dari Inggris terhadap Indonesia di PBB terkait
isu Papua. Alasan kedua adalah fokus Inggris dalam merespons konflik di Timur
Tengah. Oleh karena itu, parlemen Inggris mungkin tidak akan merespons kampanye
isu HAM Papua dan referendum Papua dalam waktu dekat.
Sejarah diplomasi menunjukkan bahwa Indonesia telah memainkan peran penting dalam forum internasional. Oleh karena itu, ada tantangan yang perlu diatasi dalam upaya diplomasi ULMWP. Demikianlah empat poin penting terkait perkembangan diplomasi ULMWP yang perlu menjadi pengetahuan masyarakat Papua.
Terima kasih.
Penulis: Marinus Mesak Yaung
Sumber: LiteraturePapuan.com